GLOBALLINTASNUSANTARA.COM l Makassar – Pemerintah kembali menggelontorkan anggaran besar untuk dunia pendidikan. Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025, SMKN 1 Makassar mendapat kucuran dana sebesar Rp 6.440.670.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025.
Revitalisasi ini dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMKN 1 Makassar dengan waktu pengerjaan selama 131 hari kalender, terhitung mulai 6 Agustus hingga 15 Desember 2025.
“Langkah ini menjadi sorotan karena besarnya dana yang dialokasikan dan singkatnya waktu pelaksanaan proyek. Publik mempertanyakan apakah revitalisasi benar-benar akan menjawab kebutuhan siswa dan guru, atau sekadar proyek fisik yang dikebut menjelang akhir tahun anggaran Rabu, (24/09/2025)
SMKN 1 Makassar sendiri merupakan salah satu sekolah kejuruan terbesar di Sulawesi Selatan dengan jumlah siswa ribuan. Kondisi fasilitas pendidikan yang semakin menua menjadi alasan utama revitalisasi ini dipandang penting. “Kami berharap fasilitas yang dibangun betul-betul mendukung proses belajar, bukan hanya cat dinding baru,” ujar seorang guru yang enggan disebut namanya.
Di sisi lain, orang tua siswa juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana. Publik menanti apakah detail rencana anggaran belanja (RAB) proyek ini akan dipublikasikan secara terbuka. “Kalau uang negara yang dipakai, masyarakat berhak tahu untuk apa saja dan bagaimana kualitas pekerjaannya,” kata salah satu orang tua siswa.
Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan bagian dari agenda nasional untuk memperkuat mutu pendidikan vokasi. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan tidak sedikit proyek revitalisasi di sekolah lain yang berjalan lambat atau kualitasnya diragukan. Karena itu, pengawasan dari masyarakat, media, maupun lembaga pengawas sangat dibutuhkan.
Dengan nilai proyek yang mencapai miliaran rupiah, revitalisasi SMKN 1 Makassar bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan. Jika berjalan baik, ribuan siswa akan merasakan manfaatnya. Sebaliknya, bila bermasalah, proyek ini berpotensi menambah daftar panjang pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan di Sulawesi Selatan.
(Tim: Pantauan LIN Sul-sel)
